Pimpinan BURT Membiarkan Renovasi Banggar

JAKARTA - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menemukan fakta bahwa telah terjadi pembiaran oleh pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR terhadap ketidakpatutan renovasi ruang kerja Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menelan biaya hingga Rp 20,3 miliar.

Hal itu adalah kesimpulan BK yang disampaikan kepada pimpinan DPR di ruang rapat pimpinan DPR, Selasa (7/2/2012). Kesimpulan itu disampaikan Ketua BK M Prakosa didampingi Wakil Ketua BK Siswono Hudhohusodo.

Pimpinan DPR yang menerima diantaranya Ketua DPR Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan Priyo Budi Santoso. Pertemuan itu dilakukan secara tertutup setelah BK mengklarifikasi Marzuki selaku Ketua BURT.

Sebelumnya, BK telah meminta klarifikasi pihak Sekretariat Jenderal DPR dan Wakil Ketua BURT. Selain itu, BK juga meminta klarifikasi konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pelaksana proyek. Menurut BK, Sekretariat Jenderal DPR selaku pelaksana proyek tak mempunyai itikad baik dalam merealisasikan anggaran yang efektif dan efisien ketika merenovasi ruang Banggar. BK berpendapat, BURT tidak menggunakan kewenangannya dalam mengawasi perencanaan dan pelaksanaan renovasi.

"Renovasi ruang Banggar telah melukai nilai kepatutan dan kewajaran yang ada dalam masyarakat sehingga mengakibatkan citra, martabat, kehormatan, dan kredibilitas DPR menjadi runtuh," tulis pihak BK dalam keterangan pers yang diterima wartawan.

Selain itu, menurut BK, pengadaan barang-barang impor di ruang Banggar merupakan pelanggaran azas kepatutan dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat. "Instruksi Presiden, kan, ada harus utamakan produk dalam negeri," kata Prakosa sesusai rapat.

BK juga menilai pengadaan fasilitas di ruang Banggar di Gedung Nusantara I itu telah mendiskriminasi alat kelengkapan di komplek DPR lainnya. Untuk itu, BK menginginkan agar pembuatan ruang itu disesuaikan dengan standar kepatutan. "Artinya dikembalikan sesuai standar yang ada. Nanti diserahkan ke BURT untuk menjadi patut," kata Prakosa.

Prakosa tak mau menjawab ketika ditanya apakah pembiaran itu dilakukan Marzuki atau Wakil Ketua BURT. Menurut politisi PDI-P itu, BK masih memproses masalah itu. Prakosa juga belum dapat menyebutkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.