Jakarta-Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat menyatakan, surat rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai Demokrat seputar penonaktifan Angelina Sondakh sebagai Wakil Sekjen Partai Demokrat sudah sah.
Meski tidak ditanda-tangani oleh Anas Urbaningrum selaku ketua umum partai dan salah satu anggota dewan kehormatan, surat rekomendasi itu tetap bisa disampaikan kepada DPP Partai Demokrat. “Sesuai peraturan organisasi, surat rekomendasi itu tetap berlaku,” kata Amir ketika dihubungi Tempo, Rabu, 8 Februari 2012.
Menurut Amir, berdasarkan peraturan organisasi yang berlaku di internal Partai Demokrat, surat rekomendasi itu hanya membutuhkan tanda tangan dari ketua dewan kehormatan dan dua anggota Dewan Kehormatan.
Menurut Amir, berdasarkan peraturan organisasi yang berlaku di internal Partai Demokrat, surat rekomendasi itu hanya membutuhkan tanda tangan dari ketua dewan kehormatan dan dua anggota Dewan Kehormatan.
Amir juga menjelaskan, surat rekomendasi itu juga tetap sah jika ditandatangani oleh sekretaris Dewan Kehormatan, dan dua anggota. “Dengan tiga anggota juga bisa, namun minimal oleh dua anggota dan satu lagi dari ketua atau sekretaris,” kata Amir menjelaskan.
Dalam surat rekomendasi itu, Anas Urbaningrum tidak menandatangani surat rekomendasi tersebut. Meski demikian, Amir membantah jika Anas disebut menolak untuk menandatangani surat tersebut. “Tidak, Anas bukan tidak mau tanda tangan,” ujar Amir.
Tidak ditandatanganinya surat rekomendasi itu oleh Anas disebut Amir karena Anas memang berhalangan untuk menandatangani surat rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat kepada DPP Partai Demokrat. “Anas bukan tidak mau tanda tangan, tapi karena sedang berada di luar kota sehingga berhalangan untuk tanda tangan,” ujar Amir menjelaskan.
Dewan Kehormatan Partai Demokrat sendiri saat ini sudah membuat surat rekomendasi untuk menonaktifkan Angelina Sondakh sebagai Wakil Sekjen Partai Demokrat. Penonaktifan Angie itu karena keputusan KPK yang menetapkan Angie sebagai tersangka dalam kasus suap Wisma Atlet. Dalam konferensi pers di Jakarta, Amir mengatakan bahwa surat itu sudah ditandatangani oleh dirinya sebagai sekretaris dewan kehormatan dan Jero Wacik dan EE Mangindaan sebagai anggota.
Amir sendiri dalam keterangannya kemarin, menyatakan pengunduran dirinya sebagai Sekretari Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Amir beralasan bahwa pengunduran itu murni karena kesibukannya sebagai Menteri Hukum dan HAM, bukan karena permasalahan yang mendera Partai Demokrat saat ini.
DIMAS SIREGAR
Dalam surat rekomendasi itu, Anas Urbaningrum tidak menandatangani surat rekomendasi tersebut. Meski demikian, Amir membantah jika Anas disebut menolak untuk menandatangani surat tersebut. “Tidak, Anas bukan tidak mau tanda tangan,” ujar Amir.
Tidak ditandatanganinya surat rekomendasi itu oleh Anas disebut Amir karena Anas memang berhalangan untuk menandatangani surat rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat kepada DPP Partai Demokrat. “Anas bukan tidak mau tanda tangan, tapi karena sedang berada di luar kota sehingga berhalangan untuk tanda tangan,” ujar Amir menjelaskan.
Dewan Kehormatan Partai Demokrat sendiri saat ini sudah membuat surat rekomendasi untuk menonaktifkan Angelina Sondakh sebagai Wakil Sekjen Partai Demokrat. Penonaktifan Angie itu karena keputusan KPK yang menetapkan Angie sebagai tersangka dalam kasus suap Wisma Atlet. Dalam konferensi pers di Jakarta, Amir mengatakan bahwa surat itu sudah ditandatangani oleh dirinya sebagai sekretaris dewan kehormatan dan Jero Wacik dan EE Mangindaan sebagai anggota.
Amir sendiri dalam keterangannya kemarin, menyatakan pengunduran dirinya sebagai Sekretari Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Amir beralasan bahwa pengunduran itu murni karena kesibukannya sebagai Menteri Hukum dan HAM, bukan karena permasalahan yang mendera Partai Demokrat saat ini.
DIMAS SIREGAR
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !