Sensor Twitter, Masih Perlukah?

Jakarta - Pengumuman rencana pemberlakuan sensor Twitter di sejumlah negara menimbulkan pro-kontra dari berbagai kalangan. Apakah hal tersebut baik atau buruk?

Twitter pekan lalu mengumumkan akan mulai memberlakukan sensor pada tweet di beberapa negara. Bagi beberapa kalangan hal tersebut cukup aneh, mengingat bahwa media tersebut sangat membantu pergolakan revolusi 'Arab Spring' di Timur Tengah, tahun lalu.

"Seiring pertumbuhan kami secara internasional, Twitter akan memasuki negara-negara dengan ideologi yang berbeda," tulis Twitter di blog resminya. Dikatakan pula, ada kemungkinan situs blog mikro ini tak ada lagi alias menghilang di beberapa negara.

"Beberapa ide dari kami mungkin tidak akan tersedia di negara-negara tersebut," tambah pihak Twitter. Beberapa contoh sensor yang akan diberlakukan oleh Twitter salah satunya memblokir konten berbau Nazi.

Thailand pun dikabarkan akan menjadi negara pertama yang mendukung pemberlakuan sensor Twitter. Pemerintah Thailand sudah menyatakan dukungannya terhadap pengumuman tersebut.

Jeerawan Boonperm, sekretaris dari ICT Thailand mengatakan bahwa langkah itu disambut positif oleh pemerintah mereka dan siap mengontak pihak Twitter untuk mengkolaborasikan fitur tersebut.

Respon positif dari pemerintahan Thailand terhadap pengumuman terbaru Twitter ini tidaklah mengherankan, mengingat sebelumnya sudah beberapa kali Negara Gajah Putih itu melakukan usaha sensor internet. Bahkan di Thailand sebelumnya juga ada kampanye untuk memblokir Twitter, Facebook dan layanan jejaring sosial lainnya. Dari kritikan keras para pengguna, pihak Twitter pun menyatakan bahwa mereka tetap bersikap netral terhadap pemerintah dan pengguna.

Disck Costolo, CEO Twitter, mengatakan alasan mengapa perusahaannya mengumumkan kebijakan konten terbarunya, adalah agar mereka lebih transparan kepada pemerintah, dan tidak bermaksud untuk secara aktif memantau tweet dari para pengguna mereka.

Twitter pekan lalu mengatakan bahwa mereka akan mulai melarang tweet di beberapa negara. Hal tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana penanganan Twitter terhadap isu kebebasan berpendapat. "Tidak ada sama sekali perubahan pada perspektif kami terhadap konten pengguna," bantah Costolo.

Costolo juga mengatakan bahwa Twitter akan memblokir tweet secara lokal jika mendapat permintaan dari pemerintah. Tweet tersebut bakal tetap bisa diakses dari wilayah dunia lainnya.

Sama halnya dengan jawaban dari Jack Dorsey, Executive Chairman & Product Lead dari Twitter. Ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan merugikan pengguna. "Tentu saja tidak. Kebijakan tersebut hanya menyensor sedikit saja," ujar Dorsey.

Dijelaskan Dorsey bahwa penyensoran yang nanti bakal diterapkan Twitter lebih bersifat lokal. "Tweet-tweet tersebut masih bisa dilihat di negara-negara lain," ungkapnya.

Meskipun begitu tetap saja banyak pengguna yang memprotes pengumuman Twitter tersebut, karena dianggap mereka tunduk kepada pemerintah. Menurut Anda bagaimana? Baik atau buruk? [mdr]