Menlu RI: Meski Alami Tantangan Perlindungan HAM Tidak Akan Mundur

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty M. Natalegawa mengatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sama seperti di sejumlah negara demokrasi lainnya, mengalami banyak tantangan. Hal ini diungkapkan Marty saat melakukan dialog dengan Dewan HAM PBB dalam rangka Universal Periodic Review (UPR) di Jenewa, Swiss.

"Seperti di negara demokrasi lainnya, baik yang sudah mapan maupun tengah dalam proses transisi kami sepenuhnya menyadari bahwa perlindungan HAM di Indonesia hadir disertai dengan tantangan," ujar Menlu Marty, seperti disampaikan Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone Rabu, (23/5/2012).

Dialog antara Marty dan Dewan HAM PBB ini merupakan tindak lanjut atas Laporan Nasional yang telah disampaikan Pemerintah Indonesia pada Februari lalu. Laporan tersebut berisi berbagai upaya Pemerintah RI dalam memajukan serta melindungi HAM di Indonesia.

Selain itu, dalam laporan itu juga dicantumkan sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah RI dalam isu perlindungan mulai dari 2008 sampai dengan 2012.

"Kehadiran kami di sini merupakan wujud komitmen penuh Indonesia demi pemajuan dan perlindungan HAM," tegas Marty.

Pada kesempatan yang sama, Menlu Marty juga menekankan bahwa demokrasi di Indonesia telah memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki pandangan berbeda-beda atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Namun, Marty menegaskan hal itu justru menjadi tantangan bagi Indonesia mengingat keragaman etnis, budaya dan agama serta bentuk geografis.

"Ini tidak akan membuat komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM berjalan di tempat apalagi mundur. Untuk melakukannya, sangat penting bagi kita untuk berbicara tentang kesatuan. Secara obyektif mengakui bahwa terdapat kesenjangan dan kekurangan yang masih lazim. Yang paling penting adalah memberikan dukungan serta dorongan kepada upaya-upaya positif untuk menekan intoleransi," tutur Menlu RI.

Selain diikuti oleh Indonesia, sebanyak 13 negara anggota PBB lainnya juga mengikuti dialog di Jenewa ini, seperti Inggris, Belanda, India dan Filipina. Dalam kerangka mekanisme UPR, semua negara anggota PBB, harus menjalani review atas kinerjanya di bidang HAM.

Pada Putaran Pertama UPR telah dilakukan review terhadap seluruh 192 negara anggota PBB. Bagi Indonesia, dialog ini merupakan yang kedua kalinya, di mana putaran pertama telah dilaksanakan pada tahun 2008.

Dalam dialog yang berlangsung secara terbuka, konstruktif dan transparan tersebut, Indonesia pun menyampaikan berbagai hal yang telah dilakukan untuk memajukan dan melindungi HAM di tanah air, baik pada tingkat nasional, regional maupun global.

Di tingkat nasional, Indonesia senantiasa memperkuat kerangka legislatif, kelembagaan dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di tanah air.

Pada tingkat regional dan global, peran Indonesia dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi upaya memajukan dan melindungi HAM di tingkat regional dan global semakin nyata dan diakui kontribusinya